Memprihatinkan, Klaim Jamkesmas Belum Dilunasi

19-03-2014 / KOMISI IX

Beberapa rumah sakit mengeluhkan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum dilunasi oleh pemerintah. Padahal, kini Jamkesmas sudah dilebur dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan. Dampaknya, rumah sakit jadi kesulitan untuk membeli obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan operasional

Melihat realitas ini, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati yang dihubungi Rabu, (19/3), menyatakan prihatin. Operasional rumah sakit sehari-hari pasti terganggu dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri yang ingin mendapat layanan kesehatan. Bahkan, sebagian masyarakat malah ada yang sudah mendaftar jadi peserta JKN dan melunasi iurannya.

“Ini bukti koordinasi lintas sektoral kementerian di pemerintahan tidak baik. Kemenkes dan Kemenkeu saling tunjuk untuk merealisir pembayaran piutang tersebut. Masing-masing merasa benar dengan apa yang sudah dilakukan. Padahal, dengan tertundanya pembayaran piutang tersebut, apapun alasannya, pemerintah belum memprioritaskan pembangunan kesehatan bangsa,” tandas politisi PPP ini.

Seperti diketahui, dari 1.724 rumah sakit yang menjadi mitra Jamkesmas, 1.023 rumah sakit belum menerima klaim Jamkesmas 2013. Klaim JKN 2014 juga mulai menumpuk dari sejumlah rumah sakit. Klaim Jamkesmas 2013 ternyata juga belum dimasukkan ke dalam pagu anggaran 2014. Kemenkes malah mengusulkan agar klaim Jamkesmas 2013 dibayar di luar struktur pagu anggaran 2014. 

Okky berharap, klaim Jamkesmas segera dilunasi agar rumah sakit bisa maksimal melayani para pasien. Tidak hanya itu, birokrasi di pemerintahan juga perlu dibenahi. “Pasien sakit tidak bisa menunggu. Dia harus segera diobati. Jumlah pasien bisa terus meningkat dengan kondisi cuaca yang buruk seperti sekarang, baik karena kabut asap di Pakanbaru, erupsi gunung Kelud, dan banjir, otomatis akan menambah besar piutang dan semakin sulit untuk dilunasi,” papar Okky. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...